SEMARANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah mendorong kader yang mendapat amanah di ruang publik, terutama sebagai pejabat pemerintahan, untuk memastikan keberadaan mereka benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat. Pemahaman nilai perjuangan partai dinilai penting agar aktivitas politik tidak berhenti pada kepentingan organisasi, tetapi bermuara pada pelayanan kepada warga.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Konsepsi Dasar Partai (SKDP) yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pakar dan Dewan Penasihat DPW PKS Jawa Tengah di Hotel Grasia, Kota Semarang, Minggu (30/8/2026).
Ketua DPW PKS Jawa Tengah Hadi Santoso mengatakan, pemahaman terhadap konsepsi dasar partai diperlukan agar setiap langkah kader, termasuk mereka yang menjalankan amanah publik, tetap memiliki arah perjuangan yang jelas.
“Gerak kita akan menjadi maksimal jika secara konsep kita dapat memahami, mendalami, dan mempelajarinya secara detail. Dengan begitu, langkah kita memiliki ruh dan semangat perjuangan serta tidak terputus dari akar perjuangan dan konsep dasar kita,” ujar Hadi.
Menurut Hadi, pemahaman nilai dasar partai tidak hanya menjadi kebutuhan kader, tetapi juga penting bagi pejabat publik. Hal itu diperlukan agar kebijakan dan tindakan yang diambil tetap berada dalam koridor nilai yang mengedepankan tanggung jawab serta kebermanfaatan bagi masyarakat.
Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Tengah Budi Hartato menambahkan, ukuran keberhasilan kiprah politik tidak semata dilihat dari aktivitas organisasi, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan dampak positif dari keberadaan kader di tengah publik.
“Yang ingin kita lihat adalah apakah secara nyata di lapangan kita sudah nyambung dengan falsafah perjuangan. Apakah nilai-nilai tersebut sudah kita bawa dan apakah masyarakat sudah merasakan manfaatnya,” kata Budi.
Ia mengingatkan agar kesibukan politik dan organisasi tidak menjauhkan kader dari tujuan utama keberadaan mereka di ruang publik. Menurutnya, nilai dasar partai harus menjadi pedoman etika dan moral agar setiap kebijakan serta tindakan kader tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai kita sibuk dengan berbagai aktivitas sehingga melupakan asas dan falsafah. Karena itu, kita membutuhkan panduan agar kerja di lapangan tidak melupakan jati diri kita sebagai jamaah dakwah,” tuturnya.
Budi menilai jabatan publik merupakan amanah yang membawa tanggung jawab besar. Kader yang dipercaya menduduki posisi publik, kata dia, harus mampu menunjukkan hasil kerja yang konkret dan dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya selama masa jabatan berlangsung, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
“Ketika menjabat, kader diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Itulah salah satu dampak politik yang menjadi tujuan penting partai,” pungkasnya.