PABELAN, KABUPATEN SEMARANG – PKS Kabupaten Semarang menargetkan penambahan kursi di DPRD pada pemilu mendatang dengan memperkuat struktur partai hingga tingkat desa. Salah satu program yang disiapkan ialah membentuk satu Unit Pembinaan Anggota (UPA) di setiap desa.
Target tersebut disampaikan Ketua DPD PKS Kabupaten Semarang sekaligus anggota Komisi A DPRD Kabupaten Semarang, Muhammad Nurkholis, dalam kegiatan reses di Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, pada Sabtu (19/72026) sore.
Kegiatan itu diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri atas perwakilan pengurus ranting PKS dari Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Semarang. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Suruh, Pabelan, Bringin, dan Bancak.
Nurkholis mengatakan PKS saat ini memiliki empat kursi di DPRD Kabupaten Semarang. Empat anggota legislatif tersebut berasal dari empat daerah pemilihan, sedangkan partainya belum memperoleh kursi dari Dapil 5.
“Dari lima daerah pemilihan, saat ini kita mendapatkan empat kursi. Masih ada satu daerah pemilihan yang belum memiliki wakil,” kata Nurkholis.
Empat anggota DPRD dari PKS bertugas di sejumlah komisi. Muhammad Nurkholis bertugas di Komisi A, Nafis Munandar di Komisi B, dan Johari Mahmud di Komisi C. Sementara itu, Musyarofah merupakan anggota DPRD dari Dapil 1.
Sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Semarang, Nurkholis mengatakan partainya menargetkan peningkatan jumlah suara dan kursi pada pemilu berikutnya. Target tersebut akan ditempuh melalui penguatan organisasi, perluasan jaringan masyarakat, dan pembinaan anggota secara berkelanjutan.
Satu Desa Satu Unit Pembinaan
Nurkholis mengatakan DPD PKS Kabupaten Semarang menargetkan setiap desa memiliki satu UPA. Program tersebut akan melibatkan pengurus ranting, kader, dan anggota partai.
UPA akan menjadi forum pertemuan rutin yang memuat pembinaan keagamaan, penguatan karakter, peningkatan keterampilan, dan pengembangan kegiatan ekonomi.
“Target dari DPD PKS Kabupaten Semarang adalah satu ranting atau satu desa memiliki satu Unit Pembinaan Anggota,” ujarnya.
Menurut dia, pembinaan direncanakan berlangsung setiap pekan dengan pendamping dari struktur partai tingkat kecamatan maupun kabupaten.
Materi pembinaan meliputi pemahaman keagamaan, pembiasaan ibadah, pembinaan keluarga, pelatihan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kunjungan ke tempat usaha yang dapat menjadi rujukan bagi anggota.
Nurkholis berharap forum tersebut dapat meningkatkan kapasitas anggota dan memperkuat hubungan antarpengurus di tingkat desa.
“Kita ingin struktur ranting kuat secara organisasi, ekonomi, dan kebersamaan,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan struktur tidak cukup dilakukan melalui kegiatan politik menjelang pemilu. Partai juga perlu memberi ruang bagi anggota untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman usaha.
Program pembinaan tersebut juga diarahkan untuk membantu anggota mengembangkan usaha serta membangun jaringan ekonomi di lingkungan masing-masing.
Perubahan Desain Pemilu
Dalam reses tersebut, Nurkholis turut menyinggung kemungkinan perubahan desain pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Menurut dia, pemilu nasional akan mencakup pemilihan presiden, DPR RI, dan DPD RI. Sementara itu, pemilu daerah akan mencakup pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, gubernur, bupati, dan wali kota.
Namun, pelaksanaan desain tersebut masih menunggu peraturan perundang-undangan yang dibahas pemerintah dan DPR RI.
“Kita masih menunggu aturan. Apakah pemilu tetap dilaksanakan serentak seperti sebelumnya atau dibagi menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah,” ujarnya.
Nurkholis mengatakan perubahan jadwal maupun desain pemilu tidak mengubah target PKS Kabupaten Semarang untuk menambah perolehan suara dan kursi DPRD.
Ia meminta pengurus di tingkat kecamatan dan desa memperkuat konsolidasi serta meningkatkan hubungan dengan masyarakat.
Efisiensi Anggaran Tekan Program Daerah
Selain membahas penguatan organisasi, Nurkholis menyoroti pengurangan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Menurut dia, berkurangnya dana transfer menyebabkan Pemerintah Kabupaten Semarang menyesuaikan sejumlah program dan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan.
“Semua daerah mengalami pemotongan dana transfer dari pusat. Mau tidak mau, banyak program di kabupaten harus dikoreksi,” katanya.
Sejumlah program yang sebelumnya telah diusulkan melalui DPRD berpotensi tertunda atau mengalami penyesuaian anggaran. Kondisi tersebut, menurut Nurkholis, menuntut pemerintah daerah menetapkan skala prioritas secara lebih ketat.
Sebagai anggota Komisi A DPRD Kabupaten Semarang, ia menyatakan akan tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat Kecamatan Suruh, Pabelan, Bringin, dan Bancak meskipun kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan.
Sementara itu, Seno Ari Widodo, pengurus DPD PKS Kabupaten Semarang Bidang Koperasi dan Desa, menekankan pentingnya penguatan jaringan organisasi di tingkat bawah.
Menurut Seno, struktur partai di tingkat desa memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena itu, pengurus ranting, pengurus tingkat kecamatan, dan DPD perlu membangun koordinasi secara teratur.
Kegiatan reses tersebut juga digunakan untuk menyerap aspirasi pengurus dan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan serta penguatan kegiatan sosial dan ekonomi di wilayah Dapil 3 Kabupaten Semarang.