SEMARANG – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ida Nurul Farida, menyebut Jawa Tengah sebagai “supermarket bencana” karena menghadapi ancaman bencana yang beragam, mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi.
Kondisi tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah daerah mengubah pendekatan penanggulangan bencana. Pemerintah perlu memprioritaskan mitigasi dan pengurangan risiko, bukan hanya mengandalkan penanganan setelah bencana terjadi.
“Jawa Tengah adalah supermarket bencana. Berdasarkan evaluasi data historis kebencanaan, tantangan ke depan akan semakin kompleks akibat perubahan iklim,” kata Ida dalam Focus Group Discussion Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah, Semarang, Rabu (15/7).
FGD tersebut menjadi bagian dari Subkegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana. Forum itu membahas perkembangan data kebencanaan sekaligus menyusun strategi pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah.
Menurut Ida, pemerintah harus menggeser paradigma penanggulangan bencana dari pendekatan yang berpusat pada respons kejadian atau response-centric menuju pengelolaan risiko secara preventif.
“Paradigma kita harus bergeser secara menyeluruh ke arah pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Anggaran, regulasi, dan edukasi masyarakat harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Data BPBD menunjukkan Jawa Tengah menghadapi tingkat kerawanan bencana yang tinggi dan kompleks. Ancaman bencana hidrometeorologi meliputi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan kekeringan. Sementara itu, ancaman geologi mencakup gempa bumi dan erupsi gunung berapi.
Ida menilai perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas sejumlah bencana hidrometeorologi. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi dari hulu melalui pemetaan risiko, perbaikan tata ruang, sistem peringatan dini, dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Legislator yang berlatar belakang pendidik tersebut juga menyoroti pentingnya edukasi mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Ia meminta BPBD mengintegrasikan peta wilayah rawan bencana ke dalam program pendidikan dan sosialisasi bagi masyarakat.
Program tersebut perlu menjangkau sekolah serta kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Menurut Ida, setiap kelompok memiliki kebutuhan berbeda dalam menghadapi situasi darurat.
Perkuat Sistem Peringatan Dini
FGD menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat penanggulangan bencana di Jawa Tengah. Salah satunya ialah mengoptimalkan Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System melalui pemeliharaan dan penambahan perangkat di wilayah rawan longsor dan banjir bandang.
Pemerintah daerah juga didorong memperkuat program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Program tersebut dapat dilaksanakan dengan memasukkan materi dasar kebencanaan ke dalam kegiatan pembelajaran dan simulasi evakuasi di sekolah.
Langkah lain yang menjadi perhatian ialah percepatan pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana di wilayah berisiko tinggi. Program itu diharapkan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali ancaman, menyusun jalur evakuasi, memberikan pertolongan awal, dan memenuhi kebutuhan dasar saat terjadi kedaruratan.
Dari sisi anggaran, DPRD Jawa Tengah menyatakan akan mengawal alokasi Belanja Tidak Terduga secara proporsional. Anggaran tersebut diperlukan untuk membiayai penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi setelah bencana.
BPBD Jawa Tengah menyambut dukungan DPRD tersebut. BPBD menilai kesiapan personel, pemutakhiran data berbasis teknologi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menekan risiko serta mencegah jatuhnya korban jiwa.
Kolaborasi itu melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media melalui pendekatan pentaheliks.
DPRD dan BPBD Jawa Tengah berharap penguatan mitigasi, edukasi, sistem peringatan dini, serta kapasitas masyarakat dapat meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi ancaman bencana.